virtual office jakarta barat - REI Minta Penyaluran KPR Inden

Hingga akhir tahun ini sektor virtual office jakarta barat properti diprediksi belom akn membaik. Kondisi perekonomian nasional dan global dinilai belum mendukung kebangkitan industri properti. Melemahnya mata uang rupiah jg dinilai makin menekan perkembangan sector ini mengingat beberapa komponen dlm industri properti masih menggunakan material impor. Selain itu, menurut Ketua Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta, Amran Nukman, regulasi yg diterapkan pemerintah jg tdk kondusif. Salah satunya ketentuan tentang loan to value (LTV) atau rasio antara nilai kredit dengan nilai aset (agunan).

Untuk hunian di atas 70 m2 bank cuma boleh membiayai maksimal 70 persen sehingga konsumen mesti menyediakan uang muka 30 persen. Rasio ini telah direvisi, maksimal pembiayaan 80 persen atau depe 20 persen. Bank Indonesia (BI) jg melarang penyaluran KPR inden.

“Kalau ingin industri properti kembali bergairah, pemerintah mesti membuka lagi KPR inden. Skema ini dapat membantu konsumen dan jg bank, konsumen yang dananya terbatas dpt mencicil ke developer, nanti setelah cukup cicilannya dioper dengan KPR dari bank, jadi bank jg sudah ada kepastian untuk memeroleh nasabah,” ujarnya kepada housing-estate.com di Jakarta, Senin (8/6).

Menurut Amran, konsumen properti sebenarnya tidak berkurang. Tapi lantaran beragam regulasi itu banyak konsumen menahan diri. Soal LTV, banyak kalangan muda yg baru memulai bisnis dengan membeli ruko gak dapat lagi membeli rumah. Mereka ngga punya dana cukup untuk membeli properti kedua - service office jakarta barat.

“Jadi kendala yg terjadi di lapangan justru bukan karena pasar tapi karena aturan yang ngga mendukung iklim bisnis ini. Kalau KPR inden dibuka lagi, LTV dilonggarkan, pasar properti pasti bergairah yang pada ujungnya juga memberikan pajak yg besar bagi pemerintah,” imbuhnya.